Kementerian PUPR Pastikan Inpres Soal Air Minum Rampung pada 2024, Ini Tujuannya

Instruksi Presiden atau Inpres, terkaitPercepatan Penyediaan Air Minum Perkotaan akan diteken dalam waktu dekat. Dengan demikian, Inpres tersebut dipastikan akan diterbitkan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. "Iya, Presiden tinggal menandatangani, kita siapkan pelaksanaannya di 2024. Bismillah," ungkapDirektur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana Kusumastuti saat ditemui di Artotel Mangkuluhur Jakarta, Rabu (24/1/2024).

"Saya harus mengecek temen temen di Sekretariat Negara. Nanti kita siapkan, bulan ini, paling Februari lah insyaAllah," sambungnya. Diketahui sebelumnya, berdasarkan arahan Presiden, akan disusun Instruksi Presiden (Inpres) Percepatan Penyediaan Air Minum Perkotaan. Inpres tersebut bertujuan di antaranya untuk meningkatkan akses air minum jaringan perpipaan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, hingga memastikan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Kementerian PUPR Pastikan Inpres Soal Air Minum Rampung pada 2024, Ini Tujuannya Lewat Program Inpres, Berau Dapat Kuota 6.350 SR Air Bersih dari Kementerian PUPR Peninggian Tanggul Kali Bekasi Rampung Juni 2024, Kini Dikebut Kementerian PUPR

CATAT! Ini Formasi Kementerian PUPR pada Seleksi CPNS 2024, Berikut Persyaratannya Lowongan CPNS Kementerian PUPR 2024, Syarat Melamar CPNS Kementerian PUPR Melalui Inpres Jalan Daerah, Kementerian PUPR Tangani Ribuan Kilometer Jalan Daerah

Siapkan Anggaran Rp15 Triliun, PUPR Lanjutkan Program Inpres Jalan Daerah Pada Tahun 2024 Pemdes Langir Sikka, Tolak Inpres Percepatan Penyediaan Air Minum Air Bersih Program Inpres ini diharapkan skala ekonomi meningkat, pengelolaan air minum lebih efisien, kinerja meningkat, Non Revenue Water (NRW) menurun.

Serta yang penting adalah pemakaian air tanah menurun, dan pencemaran air menurun. Diana melanjutkan, untuk besaran alokasi dana dari intervensi pemerinrah pusat untuk pembangunan jaringan air bersih, hingga kini belum bisa dipastikan detail angkanya. Namun untuk usulan awal, diperkirakan sebesar Rp16 triliun.

Adapun, angka itu merupakan kebutuhan dari sederet proyek yang harus digarap. "Memang kebutuhannya segitu, tapi nanti kita bertahap lah. Karena kan kesiapan dari daerah dan sebagainya," pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *